Aceh Darurat Militer, Melihat Kembali Posisi Politik Megawati

GoAtjeh| Banda Aceh – Hampir saban tahun, setiap bulan Mei, nama Megawati selalu dibawa-bawa dalam kaitannya dengan status Aceh sebagai Daerah Darurat Militer. Benarkah seluruh dosa akibat dari Darurat Militer dipikul oleh Megawati Soekarnoputri?

Memang benar, Megawati Soekarnoputrilah yang menandatangi Keppres No 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi, mengapa Megawati sampai setuju, bukanlah karena ia sejak awal sudah sangat menginginkan pendekatan militer atas Aceh.

Jejak Keppres yang menyatakan seluruh wilayah NAD dalam keadaan bahaya dan darurat militer mulai berlaku sejak Senin, 19 Mei 2003, pukul 00.00 WIB bisa dilacak sejak tahun 2000.

Pada tahun itu, Juli 2000 ada Tim Menko Polkam yang salah satu agenda yang sedang digodok adalah soal pilihan 3 opsi untuk Aceh, tertib sipil, darurat sipil atau darurat militer. Tim ini diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah sendiri, menurut Menteri Pertahanan kala itu, Matori Abdul Djalil, masih tetap mengedepankan dialog dan siap berdialog dengan pihak mana pun di Aceh, termasuk GAM. Sikap yang sama, kala itu juga tampak dari Ketua MPR, Amien Rais yang menyarankan Pemerintah agar mengedepankan dialog, meski pada saat yang sama meminta pemerintah untuk lebih tegas.

Setahun sebelumnya, friksi garis keras di pusat ibukota Jakarta sudah melontar gagasan pendekatan keras untuk Aceh, meski baru sebatas wacana. Hal ini bisa diketahui dari pernyataan Kapolri kala itu, Jenderal Roesmanhadi.

Usai mengikuti rapat dengan Komisi Gabungan Bank Bali DPR RI, Kamis (18/11/1999) pukul 18.00 wib, Roesmanhadi menyatakan, darurat militer di Aceh, sifatnya baru merupakan pendapat saja.

“Ide itu tentu akan disampaikan ke DPR. Jika DPR setuju, ya darurat militer segera diberlakukan,” kata Roesmanhadi kala itu.

Bagaimana dengan sikap Megawati? Apakah ia memang sangat getol untuk segera mengambil jalan darurat militer bagi Aceh dan terburu-buru untuk segera mengakhiri jalan perundingan?

Ternyata tidak! Meski pertemuan Joint Council Meeting 25 April 2003 batal, empat hari kemudian, 29 April 2003 posisi Megawati masih menolak opsi darurat militer. Dalam konferensi pers di Hotel Oriental sesaat setelah jamuan makan malam yang digelar Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dalam rangkaian pertemuan kepala negara ASEAN dalam penanggulangan sindroma pernapasan akut (SARS), Selasa (29/4) malam, Megawati menyatakan bahwa pemerintah belum merencanakan operasi militer di Nanggroe Aceh Darussalam sekalipun pertemuan Dewan Bersama atau Joint Council Meeting di Jenewa, Swiss antara perwakilan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 25 April silam batal.

“Pemerintah masih menunggu perkembangan dan baru mengambil tindakan dua pekan ke depan,” kata Megawati kala itu.

Status Darurat Militer untuk Aceh baru diambil ketika Joint Council Meeting di Jepang, 17-18 Mei gagal. Mengapa gagal? Karena kedua pihak memilih bertahan dengan opsinya masing-masing.

Jika kita simak dari ulasan media dalam wawancara dengan arsitek COHA, Wiryono Sartrohandoyo usai gagalnya JCM di Tokyo, juga akan terlacak bahwa di Jakarta ada friksi garis keras yang dia sebut “belang-belang galak di pemerintah.” Kala itu, sikap keras GAM oleh Wiryono dinilainya dapat memberi peluang dan amunisi politik bagi elang-elang galak di pemerintah. Kan sudah ada pernyataan: ya, kalau begitu, hantam saja.

Siapakah yang disebut elang galak di pemerintah itu? Yang jelas, satu hari usai ditetapkan darurat militer pertempuran pecah di Aceh Utara, Aceh Selatan dan Aceh Besar. Di Jakarta, kalangan DPR menyatakan dukungannya, diantaranya Ketua DPR, Akbar Tanjung, dan Ketua Komisi I Ibrahim Ambong.

“Kami dukung langkah operasi terpadu, termasuk darurat militer,” kata Akbar Tanjung kala itu.

Meski Megawati sudah menandatangi Keppres Darurat Militer, melalui Wakil Presiden, Hamzah Haz, pemerintah masih tetap membuka pintu dialog menuju damai dengan GAM. [acehtrend]