Februari 2016, Pengangguran di Aceh Urutan Empat Nasional

GoAtjeh| Banda Aceh – Hari ini Senin (9/5/2016), Badan Pusat Statistik RI kembali merilis Laporan Sosial Ekonomi Mei 2016, diantaranya menyajikan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Secara nasional, angka pengangguran mencapai 7,024 juta orang atau 5,50 persen.

Hasil analisa IDeAS, lima provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi (TPT) pada Februari 2016 masing-masing yaitu; Kepulauan Riau sebesar 9,03 persen, Kalimantan Timur 8,86 persen, Jawa Barat 8,57 persen, Aceh 8,13 persen dan Banten 7,95 persen. Data Sosial Ekonomi BPS menunjukkan tingkat pengangguran di Aceh periode Februari 2016 tertinggi ke-empat di Indonesia setelah Kepri, Kaltim, dan Jabar. Selanjutnya, lima provinsi dengan TPT terendah yaitu; Bali 2,12 persen, Sulawesi Barat 2,73 persen, D.I Yogyakarta 2,81 persen, Papua 2,97 persen dan Maluku Utara 3,43 persen.

Publikasi BPS Aceh triwulan I 2016 pada 4 Mei 2016 juga menunjukkan angka pengangguran Aceh periode Februari 2016 masih tinggi dibanding periode Februari 2015 lalu, mencapai 8,13 persen. Jumlah Pengangguran di Aceh per Februari 2016 mencapai 182 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 7 ribu dibandingkan dengan kondisi Februari 2015 lalu yaitu 175 ribu (7,73 persen), namun lebih rendah dari TPT Agustus 2015 sebesar 9,93 persen.

Direktur IDeAS, Munzami Hs, mengatakan sebagai daerah penerima dana Otonomi Khusus (Otsus), masih tingginya angka pengangguran Aceh tentu masih menjadi masalah serius bagi pembangunan Aceh ke depan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua dan Papua Barat yang juga daerah penerima dana Otsus, Aceh masih tertinggal jauh dari sisi penanggulangan pengangguran. Periode Februari 2016, angka pengangguran Papua hanya 2,97 persen dan Papua Barat 5,73 persen.

“Menjelang Pilkada 2017 mendatang, kita berharap agar masyarakat Aceh lebih cerdas dalam menentukan pemimpin Aceh ke depan. Harus diketahui bersama, Otsus Aceh hanya tinggal 2 periode pergantian gubernur lagi (sampai 2027), maka jika pembangunan Aceh tidak segera berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, bisa diprediksi 10 tahun mendatang Aceh akan booming pengangguran dan ikut berdampak pada semakin tinggi angka kemiskinan. Untuk saat ini, SKPA sektor ketenagakerjaan harus dievaluasi oleh Gubernur agar prestasi negatif terkait kondisi ketenagakerjaan Aceh dapat diperbaiki kedepannya,” ujarnya.

Aceh harus memiliki program khusus terhadap penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan, tidak hanya menawarkan program “cet langet” setiap tahunnya tanpa ada implementasi kebijakan yang riil terhadap penciptaan lapangan kerja di Aceh.[sumber: acehtrend.co]